Jika kontestasi Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) versus Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan presiden
terjadi hari ini, saya yakin akan lebih seru dibandingkan pertarungan Joko
Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.
Latar
belakang politik SBY menjadi jaminannya. Mantan menteri di Kabinet Gotong
Royong itu menantang atasannya dalam posisi “teraniaya”. Sebelumnya, SBY mundur
sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) karena merasa
dikucilkan dalam kabinet.
Posisi
“teraniaya” itulah yang diyakini mengeruk simpati publik yang lantas
mengantarkan SBY ke tampuk tertinggi pemerintahan pada 2004 melalui pemilihan
presiden secara langsung untuk kali pertama. Dan publik menjadi saksi sejak
saat itu perang dingin SBY-Megawati terjadi hingga bertahun-tahun. Dalam
berbagai acara kenegaraan yang dihadiri mantan presiden, Megawati ogah datang.
Perseteruan
ala SBY dan Mega itu sebenarnya tidak terjadi pada Jokowi dan Prabowo. Memiliki
hubungan dekat dengan Jokowi saat menjadi Wali Kota Solo, Prabowo bahkan
menjadi tokoh sentral yang mengantarkan pengusaha mebel itu ke kursi DKI 1.
Persaingan
baru terjadi dua tahun setelah itu. Keduanya berada di posisi berlawanan karena
Jokowi maju menjadi calon presiden menantang Prabowo. Setelah kekalahan di Pilpres
2014, hubungan Jokowi-Prabowo pasang surut.
Meskipun
tak sedramatis SBY vs Mega, kontestasi Jokowi vs Prabowo lebih geger karena
terjadi di era ketika kemajuan digital mencapai puncak. Perseteruan bukan lagi
di tingkat elite, tapi menjamur hingga ke akar rumput. Bahkan di arus bawah
perseteruan lebih heboh.
Publik
terpolarisasi dalam dua kutub, pro Jokowi dan kontra Jokowi. Semangat
bermusuhan dipupuk dari hari ke hari. Event lima tahunan yang biasanya menurun
tensi politiknya pascapemilihan mengalami fase berbeda. Tensinya stabil tinggi
dan kembali memuncak mendekati tahun 2019.
Rasionalitas
menjauh. Yang pro Jokowi membela mati-matian, yang kontra mencela membabi buta.
Dua kubu fokus pada hal yang sama: lawan harus salah. Semangat membela atau
mencela mengalahkan akal sehat. Tak ada lagi semangat persatuan yang diwariskan
para pendiri bangsa.
Saling
caci menjadi menu harian. Memaki seolah wujud eksistensi diri. Nyinyir menjadi
rutinitas tak kenal henti. Tak perlu kenal satu sama lain, asal berbeda
pendapat langsung main hujat.
Dunia
maya menjanjikan keberanian semu, bermusuhan tanpa pernah saling berjumpa. Rasa
persatuan dan kesatuan sebagai bangsa kalah oleh ego kelompok. Persaudaraan porak
poranda, semua mendadak menjadi beringas. Semua saling tuding pihak lawan yang
bersalah. Semua fokus mencari siapa yang salah, dan itu pasti bukan dirinya.
Sampai
kapan sikap permusuhan ini akan terus dipelihara? Pemilihan pemimpin terjadi
lima tahun sekali tapi sepanjang tahun anak bangsa berseteru.
Kemajuan
teknologi ibarat pisau yang mempunyai dua fungsi. Ia bisa bermakna positif jika
dimanfaatkan untuk memotong sayuran, daging dan aneka kebutuhan dapur. Pisau
seketika menjadi jahat kala digunakan untuk membunuh sang koki.
Begitupun
dengan kemajuan teknologi. Gadget bermakna bagi kemajuan bangsa jika digunakan
secara positif untuk menciptakan kreasi dan teknologi atau untuk saling sapa
sesama. Gadget bakal membinasakan jika difungsikan sebagai alat untuk menyalahkan
sesama anak bangsa.
Media
sosial menjadi faktor utama saling hujat di dunia maya menjadi kronis hingga
hari ini. Dulu ketika Megawati kalah dari SBY, suasana menjadi adem lagi meski
publik tahu dua tokoh bangsa itu perang dingin bertahun-tahun. Dua kubu belum
akur tapi tidak ada perang informasi secara terbuka seperti yang terjadi saat
ini.
Zaman
berganti. Sekarang eranya internet, eranya media sosial. Orang begitu gampang
menelurkan ide dan gagasan sekaligus umpatan. Jeratan hukum dalam Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tak mampu membuat orang takut mencerca
di dunia maya. Hanya satu dua yang diproses hukum atas laporan lawan
bertengkarnya di dunia maya. Selebihnya, mereka bebas saling memaki hingga hari
ini.
Kemajuan
teknologi menuntut kita lebih bijaksana dibandingkan sebelumnya. Kebijaksanaan
mengembalikan akal sehat kita sebagai manusia. Jika berpikir demi kebaikan
negeri takkan ada klaim Tol Jokowi, Tol SBY, Tol Soeharto atau Tol Sandiaga
Uno. Takkan ada postingan klaim keberhasilan atau tudingan kegagalan.
Jika
kita berpikir arif, kekurangan akan diperbaiki dengan kritik-kritik
konstruktif. Bukan dengan membesar-besarkan kesalahan kecil. Kritik konstruktif
akan mengoreksi kesalahan-kesalahan besar secara arif, tapi bukan
mengecilkannya.
Pergantian
pemimpin adalah keniscayaan dalam sebuah negara demokrasi. Sikapi secara biasa.
Mereka yang saling hujat di gedung parlemen atau di televisi, jangan kaget jika
tiba-tiba tepergok publik makan bersama di sebuah restoran. Perdebatan mereka
bersifat elitis. Semu. Dan begitulah memang dunia politik. Yang terlihat seram
di publik sejatinya biasa-biasa saja di dalam.
Publik
terlalu jujur jika memaknai mereka bertengkar serius. Mereka hanya sedang
memainkan peran sebagai politikus. Selebihnya kepentingan yang berbicara.
Takkan ada lawan atau kawan abadi dalam politik. Yang hari ini berseberangan
besok bisa saja bergandengan tangan. Yang hari ini berpelukan, besok bisa
berhadapan sebagai lawan. Dunia politik selalu abu-abu.
Petuah
Emha Ainun Najib (Cak Nun) dalam acara Indonesia
Lawyer Club (ILC) TV One beberapa hari lalu layak kita renungkan. Saatnya
kita kembalikan jati diri bangsa yang lemah lembut dan penuh andhap ashar. Saatnya kita tidak
membiasakan diri mencari siapa yang salah. Tiba waktunya kita berpikir secara
bersama-sama untuk memperbaiki bangsa. Bukan siapa yang salah tapi apa yang
salah di negeri ini, itu yang harus diperbaiki bareng-bareng, baik yang di
dalam pemerintahan maupun yang berada di posisi oposisi.
Permasalahan
besar yang dihadapi bangsa hanya bisa diselesaikan jika semua satu pikiran dan
satu suara: apa yang harus diperbuat untuk negeri tercinta? Bangsa ini terlalu
besar untuk dikelola satu kelompok. Keanekaragaman suku bangsa dan bahasa
dengan segala potensi alamnya membutuhkan kekompakan seluruh anak negeri untuk mengelolanya.
Penjajahan
ratusan tahun oleh Portugis, Belanda dan Jepang mengajarkan kita betapa
permusuhan tidak akan menghasilkan apa-apa selain perpecahan.
Mari
belajar kepada pendahulu bangsa memerdekakan negeri ini. Semangat merdeka yang
membara menepikan perbedaan berbagai unsur sehingga terjadilah proklamasi 1945.
Semangat merdeka itu mengalahkan semua perbedaan. Persatuan dan kesatuan bangsa
adalah kunci kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan juga membutuhkan persatuan dan
kesatuan seluruh elemen bangsa. Setop permusuhan, rapatkan barisan, mari
bergandengan tangan demi bangsa dan Negara.
*Artikel
dimuat Solopos, 24 Juni 2018
No comments:
Post a Comment